Kemenkes Kampanyekan #antihoakskesehatan

Saat ini peran media massa sebagai sumber informasi semakin menunjukkan geliatnya. Informasi tersebut tidak hanya berupa berita tapi bisa juga berbentuk iklan. Namun sayangnya iklan yang dibuat bombastis dan menarik itu belum tentu benar, dan tak jarang malah menyesatkan. Contohnya adalah iklan mengenai alat kesehatan dan kesehatan itu sendiri.

Padahal pemerintah telah membuat aturan mengenai iklan dan publikasi pelayanan kesehatan. Peraturan menteri tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dengan nomor 1787/Menkes/PER/XII/2010 dan Nomor 76 tahun 2013.

Menyikapi banyaknya berita dan iklan hoaxs tersebut, Kementerian Kesehatan yang peduli dan memiliki tujuan menyehatkan masyarakat merasa prihatin dengan iklan kesehatan, baik di televisi, media online maupun di koran. Tak dapat dipungkiri, iklan tersebut ada karena kurangnya pengawasan dari pemerintah, padahal pengawasan sangat penting karena bisa melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan dan merugian secara fisik maupun materi.

Oleh karena itu pada hari Selasa, 19 Desember 2017 Kementrian Kesehatan bersama lima lembaga lain yang berwenang menandatangani “Nota Kesepahaman dan Sosialisasi Pengawasan Iklan dan Publikasi Bidang Kesehatan.” Acara sendiri digelar di Ruang Leimena, lantai 2, Gedung Adhyatma, Kemenkes RI. Lembaga yang menandatangani Nota Kesepahaman tersebut antara lain, Kominfo, YLKI, KPI Pusat, Badan POM RI, Dewan Periklanan Indonesia, dan Kemenkes.

Selain penandatanganan Nota Kesepahaman, acara juga diisi diskusi panel yang menghadirkan 4 narasumber:

1. Direktur Pengawasan Alkes dan PKRT dengan tema “Kebijakan dan Pengaturan Pengawasan Iklan Alat Kesehatan dan PKRT”

2. Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional dengan tema “Kebijakan dan Pengaturan Pengawasan Iklan Kesehatan Tradisional”

3. KPI Pusat dengan tema “Penagakan Pengawasan dan Penertiban Iklan di Lembaga Penyiaran”

4. Dan dari YLKI: Iklan Kesehatan yang Berpihak Konsumen

Bapak Hardly Stefano, KorBid Pengawasan Isi Siaran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memaparkan tentang pengawasan apa saja yang dilakukan KPI, dalam hal iklan kesehatan. Hal tersebut tertuang dalam Permenkes 178/MENKES/PER/XII/2010 yakni:

  • Informasi yang tidak benar, palsu, bersifat menipu dan menyesatkan
  • Melakukan perbandingan
  • Pernyataan superlatif
  • Publikasi yang manfaatnya diragukan
  • Testimoni
  • Iklan tenaga/fasilitas kesehatan yang tidak berizin

Menyoroti tentang undang-undang terhadap penyiaran iklan kesehatan baik di televisi maupun di radio, KPI sangat prihatin karena justru saat ini radio menjadi tempat paling banyak menyiarkan tentang iklan kesehatan.

Dari YLKI mengulas dan menyoroti tentang pengawasan iklan kesehatan. Masyarakat memiliki hak atas informasi. Bukan hanya informasi, namun mendapatkan informasi yang baik, agar masyarakat sebagai konsumen dapat memenuhi perannya sebagai peserta atau pelaku pasar yang bertanggung jawab. Hak atas informasi tersebut berupa mengenai deskripsi produk atau barang yang menyangkut harga dan kualitas atau kandungan barang. Hal ini sangat penting agar masyarakat lebih mudah saat membeli produk kesehatan yang diiklankan.

Kemenkes juga mengkampanyekan #antihoakskesehatan dan mengajak masyarakat untuk melaporkan jika ada pelanggan iklan kesehatan.
Ciri-ciri umum pelanggaran iklan:
1. Tidak memiliki izin
2. Superlatif atau berlebihan
3. Testimoni pengguna atau klien
4. Endorse dari tenaga kesehatan
5. Mengesahkan seolah-olah ilmiah
6. Menimbulkan kekhawatiran penonton
7. Mengklaim bisa menyembuhkan segala penyakit
8. Berpenampilan seperti dokter
9. Iklan tapi blocking time.

Dan jika menemukan iklan kesehatan seperti di atas di lembaga penyiaran, maka laporkan ke dinas kesehatan setempat atau KPI Pusat (kpi.go.id twitter @KPI_Pusat), KPI Daerah setempat. KPID Jakarta ( kpid.jakarta.go.id twitter @KPID_JKT).

Lalu mengapa pengawasan iklan kesehatan itu perlu?
1. Untuk melindungi masyarakat dari informasi yang menyesatkan
2. Untuk menghindarkan pelanggan dari bahaya atau dampak buruk
3. Dapat menyebabkan kerugian material akibat pelayanan kesehatan yang tidak aman.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.