Seminar Terbatas Sinergi Koperasi Dan BUMDes

​Desa sebagai lembaga pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat memiliki peranan penting pembangunan bangsa ini. Hal ini tak jauh berbeda dengan peran koperasi sebagai pondasi perekonomian negara kita tidak bisa berjalan sendiri dalam menjalankan rodanya. Maka dari itu pemerintahan Jokowi-JK memprioritaskan pemberdayaan masyarkat guna mewujudkan pemerataan pembangunan. Lalu apa hubungannya koperasi dengan desa?


Nah, pertanyaan menarik ini dikupas saat Seminar Terbatas Sinergi Koperasi Dan BUMDes yang dilaksanakan pada 10 Oktober 2016 di Wisma Antara. Acara yang digelar dalam rangka menyambut HUT Perum ANTARA ke-79 ini dibuka oleh Menteri Koperasi dan UKM, Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Meidyatama Suryodiningrat, Dirut LKBN Antara serta menghadirkan tiga pembicara yaitu, I Wayan Tirta-Deputi bidang Produksi dan Pemasaran Kementrian Koperasi dan UKM, Drs Samsul Widodo-Kepala Biro Perencanaan Kementrian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Andik Isbandiah-Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sanama, dengan moderator Miing-Dedi Gumelar.
Dalam pembukaannya Menkop UMKM, Puspayoga menegaskan bila kerjasama lintas kementerian merupakan hal penting untuk bisa bersinergi lebih baik.
”Diperlukan sinergi dengan kementerian lain untuk membangun koperasi supaya bisa sejalan dengan BUMN dan swasta,” papar Menkop Puspayoga.

Di bidang pembangunan ekonomi kesejahteraan masyarakat, kerjasama lintas kementerian terjalin antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (PDTT). Kedua kementerian ini telah menuangkan kerjasama tersebut dalam nota kesepahaman (MoU) tentang pemberdayaan masyarakat desa melalui koperasi dan BUMDes.
MoU yang dilaksanakan di Wonosobo, Jawa Tengah tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendesa PDTT), Eko Putro Sandjojo bersama Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Menkop UMKM), Anak Agung Gede Puspayoga, pada Jumat tanggal 23 September 2016 yang lalu. Hal ini sekaligus menandai Wonosobo sebagai wilayah percontohan program BUMDes tersebut.

Dengan adanya MoU tersebut diharapkan koperasi bukan hanya sebagai ujung tombak bagi kesejahteraan warga, namun juga berperan sebagai mitra bagi BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa.

Kedua lembaga ini diharapkan mampu bersinergi untuk membuat usaha milik rakyat semakin kuat. Di sini BUMDes diminta untuk mendorong koperasi sebagai salah satu lembaga yang bisa mengoptimalkan unit-unit usaha yang ada di desa. Sinergi ini diperlukan guna mengembangkan perekonomi desa menjadi lebih baik.

Koperasi sendiri berfungsi untuk mencari peluang pasar dengan melibatkan lembaga pembiayaan perbankan. Menkop berharap upaya sinergi yang dilakukan kedua lembaga tersebut bisa melibatkan semua stakeholder lainnya.
Kerjasama nyata dari kedua lembaga tersebut bertujuan untuk mendukung program unggulan desa dalam rangka menggerakkan ekonomi pedesaan dengan strategi membentuk holding.
Menurut Menkop, koperasi akan dijadikan holding dengan sahamnya koperasi dan sahamnya milik desa itu sendiri. Koperasi bisa kuat dengan membuat holding koperasi itu.  Secara teknis, saham dari perusahaan induk yang akan dibentuk, bisa berasal dari saham koperasi atau dana desa yang dianggarkan sebesar Rp1 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menkop juga sempat menyoroti tentang Permen atau Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi yang menyangkut BUMDes agar segera direvisi. Karena dalam permen itu belum menyebutkan koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat melalui BUMDes. Bagi Menkop regulasi itu merupakan sebuah keharusan, agar sinergi kedua lembaga ini bisa terjalin baik serta tak membuat pemerintah daerah kebingungan dalam menjalankan teknisnya.

Sedangkan Meidyatama Suryodiningrat, Dirut LKBN Antara mengharapkan melalui sinergi kedua kementerian tersebut bisa mengembangkan perekonomian daerah.

“Antara yang berulang tahun ke 79, selalu berada di garis depan perjuangan Republik. Termasuk mengawal ide pendirian koperasi tidak saja sebagai usaha ekonomi, tetapi juga sebagai satu bentuk perjuangan. Mulai akhir abad 19 ide Koperasi dicetuskan, kemudian dilanjutkan oleh tokoh pejuang pada periode berikutnya. Kini semangat presiden Jokowi juga fokus pada pembangunan desa, dengan cara mengalokasikan pembiayaan yang lebih signifikan. APBN telah mengalokasi dana untuk setiap desa. Dengan dana tersebut, desa diharapkan dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya. BUMDes menjadi sesuatu yang baru dan bagian dari usaha yang sama yaitu semangat membangun kekeluargaan.”

I Wayan Tirta selaku Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop dan UKM dalam pemaparanya menegaskan bahwa tidak tercantumnya Koperasi dalam Permen, menjadi ganjalan karena menyangkut badan hukum. Hal ini tertuang dalam UU Nomor 6/2012 yang tak menyebutkan badan usaha berbadan hukum itu adalah koperasi.

Sementara Syamsul Widodo selaku Kepala Biro Perencanaan Kementerian PDT dan Transmigrasi mengatakan, BUMDes dan koperasi komit saling dukung, karena memiliki filosofi dan tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan anggotanya dalam hal ini masyarakat. Terkait tidak ada penyebutan Koperasi dalam permen, Syamsul mengusulkan sebaiknya Menkop mengirim surat kepada Mendes.

Secara sistem sinergi antara kedua kementerian tersebut menyisakan satu ganjalan yang harus segera diselesaikan. Karena hal ini mengancam pelaksanaan teknis di daerah serta berpengaruh dalam pelaksanaannya.

Kerjasama yang dikembangkan, berupa konsolidasi koperasi dan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) hal ini akan membuat usaha milik rakyat semakin kuat. Teknisnya, saham dari perusahaan induk yang akan dibentuk bisa berasal dari saham koperasi atau dana desa yang dianggarkan 1 Miliar dari APBN.

“Koperasi akan dijadikan holding, sahamnya koperasi dan sahamnya milik desa itu sendiri, jadi koperasi akan kuat dengan membuat holding koperasi itu. Bumdes ini akan mendorong koperasi, sebagai salah satu lembaga yang bisa mengoptimalkan unit-unit di masing-masing desa misalnya potensi pertanian,” tambah Menkop UKM

Pada BUMDes terjadi kemitraan antara pemerintahan dan masyarakat desa, keputusan dan tertinggi berada di musyawarah desa dibentuk oleh peraturan desa. Peraturan desa dibentuk berdasarkan kepala desa, anak usaha dari BUMDes boleh koperasi atau usaha yang lain.

“Semua ini memang tidak mudah, bila diperdebatkan terus tidak akan membuat Kemendes bekerja, apalagi umur kementrian ini baru dua tahun di kabinet, sehingga sulit memposisikan diri di pemerintahan. Kabinet di pemerintahan butuh orang baik, kalau orang baik tidak mau diperintah tentu susah. Tetap dukung koperasi tetap dukung BUMDes,” tambah Samsul Widodo

Setiap desa punya kas dengan adanya BUMDes kas ini bisa dikelola bersama, sehingga bisa menjadi salah satu sumber pendapatan desa.

30% dana yang dikelola BUMDes, bisa dialokasikan untuk menjalankan fungsi sosial. Ada perbedaan karakter antara BUMDes dan koperasi, namun tidak ada yang mustahil bila keduanya mau bekerjasama.

BUMDes tidak boleh mengambil alih usaha rakyat, namun harus memposisikan sebagai mitra. Seperti bila warga memiliki usaha perkebunan, BUMDes bisa menjadi pengepulnya. BUMDes bisa menjadi pengerak ekonomi masyarakat, melalui usaha bersama tanpa menganggu pemerintahan desa.

Keuntungan dari BUMDes akan menjadi pendapatan desa. Pemerintah sangat berharap dengan dana APBN tersebut desa bisa membangun wilayahnya sendiri serta bisa kerjasama dengan perusahaan yang ada demi kemajuan bersama.

I Wayan Tirta menjelaskan,  “Mengacu pada undang-undang no 5/2014 , BUMDes azasnya kekeluargaan dan gotong royong, maka harus badan hukum sesuai aturan perudangan yang berlaku. Unit usaha BUMDes bisa PT maupun CV, hal ini harus ditegaskan sehingga tidak bertentangan dengan koperasi.”

Peran Koperasi dalam membangun perekonomian sudah banyak, baik dalam skala besar atau kecil. Perlu dibangun koperasi di berbagai bidang agar koperasi bisa mengembangkan potensi desa yang ada. Sangat memungkin koperasi sebagai stake holdernya BUMDes.

Andi iswandi dari Sanama memaparkan tentang keberhasilan ya memperdayakan kelompok masyaraka, “Sanama memberdayakan kelompok masyarakat sesuai potensinya, berawal dari usaha yang berhubungan dengan konveksi sebagai pendukung pusat perkembangan pakaian di Bandung. Memikirkan strategi mendapatkan bahan baku, mengelompokkan sistem berdasarkan kapasitas.”

Melihat perkembangnya, Andi membuat usaha yang sesuai dengan kelompok konveksi di Bandung. Membina cukup banyak pesantren, menjadikan santri entrepreneur. Mengajarkan pada pelaku usaha, untuk lebih bertanggung jawab pada kewajibannya.

Kekhawatiran terbesar dari BUMDes terjadi karena issue elit desa, tak bisa dihindari namun kuncinya adalah transparansi, sehingga dana desa bisa dikawal bersama. Perlu pemantauan dari berbagai pihak, baik masyarakat maupun lembaga pemerintah daerah lainnya termasuk wartawan dan blogger.
Seminar yang dihadiri oleh para media, blogger dan mahasiswa ini diakhiri dengan foto bersama dan jamuan makan siang.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.